Peraturan :
1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 60/M-IND/PER/7/2014 tentang PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BAJA PADUAN
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 tentang KETENTUAN IMPOR BAJA PADUAN
Download :
28m-dagper62014-id-IP Baja Paduan
Permenperin_No.60_2014_IP Baja Paduan
Sumber:
Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Melalui Pengumuman Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Nomor PENG-02/BC.9/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Tahapan Penerapan Aplikasi Registrasi Kepabeanan Terkait PMK 59/PMK.04/2014 disebutkan bahwa untuk menjamin kelancaran penerapan peraturan baru, disusun masa transisi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu :
2. Tahap 1 masa transisi penerapan aplikasi Registrasi Kepabeanan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2014. Untuk selanjutnya, mulai tanggal 01 September 2014, Pengguna Jasa yang akan mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan wajib menggunakan aplikasi baru dengan mengunggah salinan dokumen pada aplikasi tersebut.
3. Kepada seluruh Pengguna Jasa yang telah memiliki NIK/SP-NIK dinyatakan masih berlaku dan tidak diwajibkan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan, sepanjang tidak terdapat perubahan data yang wajib diberitahukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan.
Download :
pmk-59-2014-registrasi-kepabenan
sumber: www.beacukai.go.id
Berikut peraturan yang terkait dengan pembebasan PPN dan PPh untuk impor kapal.
Pembebasan PPN:
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canal Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Republik Sosialis Vietnam
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2012 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAI DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PANDUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK,SINGAPURA DAN UKRAINA.
Another of our project : Customs Clearances of Cargo Vessel 4000 DWT with 4 working days process. .
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
Shipping Incoterms :
